Suferi
SAMARINDA - Pembangunan phisik di IKN masih berjalan lancar melewati tahap pematangan lahan. Sesuai dengan yang direncanakan pembangunan tersebut harus selesai pada tahun 2024. Dana pembangunan yang masih bersumber dari dana APBN, dan jika nanti ada juga sumber dana dari luar APBN, maka pelaksanaan pembangunannya akan lancar.
Demikian disampaikan Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak/DAD Kaltim, Martinus Usad dalam perbincangan belum lama ini, di Samarinda yang diterima Jabar.indonesiasatu.co.id
"Kami melakukan pemantauan dan mendiskusikan masalah IKN karena ada kehawatiran pembangunan IKN akan terhambat. Terlebih lagi para stakeholder nampaknya akan lebih fokus dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Jika nanti yang terpilih menjadi presiden dan anggota legislatif berikutnya tidak mendukung IKN, maka pembangunan IKN bisa mengalami hambatan. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran kami apabila pembangunan IKN tidak dimulai pada tahun 2023 secara signifikan. Apalagi jika pembangunannya tanpa melibatkan adanya investor asing, " tegasnya.
Dia menambahkan dana pembangunan IKN masih bersumber hanya dari dana APBN saja. Beberapa waktu yang lalu, kami masih mendukung pembangunan IKN, tapi melihat perkembangan hingga saat ini kami mulai pesimis. Informasi terakhir, pembangunan untuk Istana dan Wakil Istana Presiden RI serta beberapa kantor Kementerian masih dalam tahap pematangan lahan. Padahal, sesuai yang direncanakan pembangunan tersebut harus selesai pada tahun 2024.
"Namun demikian, kekhawatiran kami akan hilang apabila ada komitmen calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu untuk membuat Pakta Integritas dalam mendukung kelanjutan pemindahan dan pembangunan IKN yang difasilitasi Penyelenggara Pemilu. Pakta Integritas tersebut menjadi sebuah jaminan bagi para investor untuk menanamkan investasi di kawasan IKN. Sikap kami dari komunitas masyarakat Dayak se - Kalimantan tetap mendukung pembangunan IKN, dan juga mendukung calon presiden yang akan melanjutkan pembangunan IKN. Meskipun demikian, dukungan ini tetaplah belum mencukupi karena di Kalimantan ini ada banyak suku lainnya, bukan hanya suku Dayak saja. Tunggu saja bagaimana dengan suku lainnya, seperti suku Kutai, Banjar dan suku-suku lainnya, apakah memiliki sikap yang sama juga, " tutupnya mengakhiri.
Sebelumnya, terdapat 10 perusahaan Malaysia akan berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Disaksikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang sedang dalam kunjungan resmi dua hari ke Indonesia, pada Minggu dan Senin lalu, 8-9 Januari 2023, 10 perusahaan ini menandatangani rencana kerja sama itu.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan fokus untuk wilayah perkantoran. ***
Agus Subekti 
